Mesuji (Humas) – Pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Acara yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Taman Kehati ini dihadiri langsung oleh Bupati Mesuji, Elfianah, Ketua MUI , Pimpinan Bank Lampung, BRI, BNI, Ketua PMI, Ketua KONI, Ketua KNPI, Ketua NU, Ketua Pemuda Muhammadiyah Mesuji, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Mesuji, dan pemangku kepentingan lainnya. (18/03/2025)
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji, Ma’ruf, turut hadir sebagai perwakilan Kemenag Mesuji. Ia menegaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk sektor keagamaan dan pendidikan madrasah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama.
“Forum ini merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran Kementerian Agama dalam Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek keagamaan dan pendidikan tetap menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Mesuji ke depan,” ujar Ma’ruf.
Lebih lanjut, Ma’ruf menjelaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik RPJMD ini mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 4, harus dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 94 ayat 1 BAPPEDA kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
Bupati Mesuji, Elfianah, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, sangat berharga untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan terselenggaranya Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 ini, diharapkan Mesuji dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran aktif berbagai elemen, termasuk Kemenag Mesuji, akan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan. (ba/m)
